Desentralisasi politik merupakan ujung tombak terwujudnya demokratisasi dan peningkatan partisipasi rakyat dalam tataran pemerintahan. Masyarakat daerah harus dapat dengan leluasa memilih kepada pemerintahannya sendiri, serta menyusun dan membuat peraturan sendiri. . Sesungguhnya desentralisasi te-lah berlangsung satu abad yang lalu sejak ditetapkannya UU desentralisasi tahun 1903. Desentralisasi Politik, desentralisasi yang berkaitan dengan peningkatan kekuasaan kepada penduduk dan perwakilan politik mereka dalam pembuatan keputusan publik. Penerapan kebijakan desentralisasi asimetris merupakan sebuah manifestasi dari usaha pemberlakuan. Dalam PP ini, disebutkan bahwa provinsi adalah daerah otonom yang juga merupakan wilayah. Peraturan dasar ketatanegaraan Reglement op het Beleid der Regering van Nederlandsch Indie (Stb 18552/2) : tidak mengenal desentralisasi hanya sentralisasi dengan menjalankan dekonsentrasi. Pada masa lampau, desen-tralisasi administratif lebih dominan dibandingkan dengan desentralisasi politik. politik, dan berdaulat melalui adat istiadat, intuisi, dan hukum dalam sebuah negara. Kewenangan politik adalah kewenangan membuat kebijakan politik, sedangkan kewenangan administrasi adalah kewenangan melaksanakan kebijakan politik tersebut. 1 Pengertian dan Filosofi Secara formal, berdasar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, desentralisasi diartikan sebagai penyerahan kewenangan pemerintah oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan. com AbstrakTujuan desentralisasi politik adalah memberikan keleluasaan yang lebih besar kepada warga negara atau para wakil yang duduk di lembaga perwakilan dalam proses pembuatan keputusan publik. 7 Bukti Empiris Peran Kelembagaan Bagi Pertumbuhan. See full list on nasional. Politik internet telah menjadikan semua sebagai pihak yang secara aktif bersuara. Desentralisasi politik adalah pemindahan kekuasaan pengambilan keputusan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Pada negara kesatuan, seluruh bagian negara dikelola oleh pemerintah pusat. 2 Desentralisasi asimetris mencakup desentralisasi politik, ekonomi, fiskal, dan administrasi, namun tidak harus seragam untuk semua wilayah negara, dengan mempertimbangkan kekhususan masing-masing daerah. Format Otonomi Daerah yang seluas luasnya ini sesungguhnya merupakan kesempatan yang sangat baik bagi pemerintah daerah untuk membuktikan kemampuannya dalam melaksanakan. Hal tersebut juga didukung oleh pendapat Eko (2005),Upaya desentralisasi politik dan keuangan ini sejalan dengan struktur pemerintahan di masa mendatang dimana masing-masing daerah akan diberi wewenang lebih besar untuk mengelola hasil-hasil sumber daya alam dan potensi ekonomi yang mereka miliki. Asas desentralisasi pemerintahan daerah di Indonesia itu sesuatu yang unik, seakan tidak pernah selesai dan tidak pernah. 1995, “Sentralisasi dan Desentralisasi: Masalah dan Prospek” dalam Syamsuddin Haris dan Riza Sihbudi (ed. Sedangkan pada era berlakunya UU Nomor 32/2004 sampai dengan saat ini, desentralisasi politik dan administratif secara regulatif/empirik dicoba diseimbangkan dengan mengurangi penekanan pada desentralisasi politik. NKRI. H. Penggunaan desentralisasi dalam bidang politik ini misalnya terlihat pada berbagai kasus sebagai berikut; Pilkada; Pemilihan juga merupakan contoh penerapan kebijakan desentralisasi dalam politik. Desentralisasi merupakan suatu bentuk pemberian kewenangan kepada unit-unit atau pengelola-pengelola dengan tingkat kewenangan yang lebih rendah di dalam suatu. Tujuannya untuk memperkenalkan bentuk pemerintahan yang lebih partisipatif dengan memberikan pengaruh yang besar kepada warga negara atau perwakilan mereka dalam perumusan dan pelaksanaan. Larry Diamond (2004) bahkanDESENTRALISASI FISKAL DI INDONESIA DUA DEKADE IMPLEMENTASI DESENTRALISASI FISKAL DI INDONESIA 2021 Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia Komplek Kementerian Keuangan Gd. Aspek politik; Dari sudut politik, desentralisasi ini dimaksudkan untuk mendemokrasikan Pemerintah Daerah. Desentralisasi Politik. Tuntutannya adalah ruang diskresi dan partisipasi yang lebih besar dalam. Hal seperti ini membawa masalah bagi daerah, dan berpikir bahwa daerah akan melakukan upaya maksimalisasi, bukan optimalisasi, perolehan pendapatan daerah. Pada umumnya desentralisasi bertujuan agar penyelenggaraan. pemerintahan baik politik maupun administrasi dimiliki secara tunggal oleh Pemerintah Pusat. Penelitian ini bermaksud untuk mengulik masalah yang muncul dalam proses pemaknaan desentralisasi politik saat ini. Jakarta -. Otonomi Daerah. Upaya ini didorong oleh kenyataan bahwa daerah harus mempunyai dana yang cukup untuk melakukan kegiatan, baik itu rutin maupun pembangunan. Desentralisasi adminsitrasi, berupa redistribusi kewenangan, tanggung jawab dan sumber daya diantara berbagai tingkat pemerintahan. Irigasi merupakan program pembangunan dan penyempurnaan sarana dan prasarana untuk kesejahteraan rakyat, terutama dalam bidang pertanian dan. Banyak kalangan berpendapat. Smith. Sedangkan pada era berlakunya UU Nomor 32/2004 sampai dengan saat ini, desentralisasi politik dan administratif secara regulatif/empirik dicoba diseimbangkan dengan mengurangi penekanan pada desentralisasi politik. Baca juga: Sistem Pemerintahan IranSedangkan, desentralisasi politik mencakup transfer kekuasaan administratif, keuangan dan politik dan politik dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, termasuk penciptaan kekuasaan masyarakat untuk menentukan bentuk pemerintahan mereka, perwalian, kebijakan dan pelayanan (UNDP, 1999:10). Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan serta ilmu pengetahuan bagi yang. com UPN “Veteran” Jawa Timur ABSTRAK Kebijakan desentralisasi fiskal merupakan konsekuensi dari keputusan politik desentralisasi. Isi Politik Etis Politik Etis berfokus kepada desentralisasi politik, kesejahteraan rakyat, dan efisiensi. Desentralisasi telah berlangsung di wilayah Indonesia semenjak masa colonial yg lebih bertujuan untuk pengaturan administratif demi maksimalisasi laba ekonomi kolonialis. 4 Dalam disertasi ini, definisi dari Rondinelli dan World Bank dijadikan sebagai acuan dasar tentang desentralisasi. Tujuan Desentralisasi. Sistem desentralisasi fiskal telah diterapkan selama lebih dari dua dekade di Indonesia. Desentralisasi: Menciptakan Peluang Politik Dinasti. Dalam sistem sentraliasi konsentrasi kekuasaan politik atau otoritas pemerintahan ada pada tingkat nasional. Sentralisasi dan desentralisasi selalu bergerak dari satu titik pendulum ke titik pendulum yang lain. desentralisasi yaitu: desentralisasi politik, ruang (spatial), administratif dan desentralisasi market. Walau-pun demikian, desentralisasi politik tidak serta-merta secara logis memuat de-mokrasi meskipun di dalam pemerintahan yang didominasi oleh lembaga yang dipilih secara mayoritanian (Smith 1985: 12). Teori Desentralisasi dan Ekologi Pemerintahan di IPDN selama lebih kurang empat tahun. Biasanya, desentralisasi politik seringkali dikaitkan dengan corak sistem politik yang pluralistik. Desentralisasi dan Otonomi. Dengan. Berbagai proposal untuk desentralisasi fiskal telah dibuat sejak awal 1970-an (Delay et. pergeseran politik desentralisasi ke arah resentralisasi atau dengan kata lain menyimbangkan antara desentralisasi dengan dekonsentrasi. Desentralisasi. Di masa Orde Lama, misalnya, UU No. Itulah esensi yang terpenting dari sebuah jargon ‘desentralisasi. Pengertian desentralisasi politik adalah: Subjek. 22 / 1999 Desentralisasi dominan Hingga saat ini Desentralisasi dominan 1. Pada tahun 1903 pemerintah Belanda melalui staatsblaad 1903/326 menetapkan suatu Wethoudende Decentralisatie van her Bertuur in Nederlandch Indie yang dapat disebut sebagai undang-undang desentralisasi. Desentralisasi ini mungkin bersifat teritorial, memindahkan kekuasaan dari pusat kota ke daerah lain, dan mungkin berfungsi memindahkan pengambilan keputusan dari administrator puncak cabang pemerintahan mana pun ke pejabat tingkat yang lebih. tirto. Dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 bab 1 disebutkan bahwa Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. 2012. Dorodjatun K. Desentralisasi politik bertujuan untuk memberi warga negara atau perwakilan terpilih mereka lebih banyak kekuasaan dalam pengambilan keputusan publik. 77 AL-QISTH LAW REVIEW. JURUSAN ILMU POLITIK. Deli Serdang dan (3) Kabupaten Samosir. Secara hirarkis di. hastuti@gmail. DESENTRALISASI DAN KONFLIK KEWENANGAN (Studi kasus konflik kewenangan antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Pemerintah Kota Kendari dalam kasus pemberian izin investasi PT. Secara singkat, pengertian desentralisasi adalah upaya untuk memecah kekuasaan yang tadinya terpusat menjadi berada di tangan setiap bagian atau daerah yang ada di dalamnya. Banyak kalangan berpendapat bahwa dengan adanya desentralisasi, Indonesia mengalami dari segi sosial, politik, dan ekonomi. Berbagai definisi tentang desentralisasi dan otonomi daerah telah banyak dikemukakan yang pada umumnya didasarkan kepada sudut pandang yang berbeda. DESENTRALISASI FISKAL DAN STABILITAS POLITIK DALAM KERANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI INDONESIA Proborini Hastuti proborini. Nah, desentralisasi bisa diartikan sebagai sesuatu yang terlepas dari pusat. Desentralisasi di-maksudkan untuk meningkatkan pembangu-nan kesejahteraan suatu negara. Jenis dinasti politik pertama ialah regenerasi. Sebagai dampak dari tumbuhnya politik baru dan polisentrisme di Indonesia lanskap politik dilevel local turut. 1. 1, April 2021 E-ISSN : 2721-3730 P-ISSN : 2656-5439 23 BEST PRACTICES DESENTRALISASI POLITIK DI KABUPATEN DHARMASRAYA SEBAGAI DAERAH OTONOMI BARU (DOB) Mia Santika Jurusan Ilmu Politik, Fisip, Universitas Andalas Email: miasantikaaa25@gmail. PENDAHULUAN Perdebatan mengenai konsep desentralisasi selalu berkembang mengikuti perubahan ruang dan waktu, berbagai pendapat dan teori terus mengemuka dalam mendukung konsep desentralisasi politik dan desentralisasi administrasi, bahkan telah berkembang keranah ilmu ekonomi, hukum, sosiologi dan. DESENTRALISASI FISKAL DAN STABILITAS POLITIK DALAM KERANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI INDONESIA Proborini Hastuti proborini. Dari kebijakan sentralisasi pemerintahan menjadi desentralisasi pemerintahan. Implementasi desentralisasi politik • Di sebagian besar negara federal, proses desentralisasi melibatkan pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab oleh negara-negara berdaulat kepada sebuah pemerintahan pusat yang dibentuk melalui proses konstitusional. Dalam bidang politik, para penggagas Politik Etis menyerukan segera diterapkan kebijakan desentralisasi. angin segar bagi politik lokal di. Dengan kata lain, segala bentuk kewenangan sangat tergantung kepada pemerintah pusat. Menurut Smith, maka ‘devolusi kekuasaan’ adalah substansi utama desentralisasi dan tidak Saat ini, besar keinginan (4a) dalam hal pendaftaran Pasangan para elit lokal agar parpol dapat Calon Gubernur, Bupati dan Walikota menerapkan sistem desentralisasi. Dalam pelaksaan desentralisasi di Indonesia yang sudah berlangsung sejak lama selalu ada hambatan , sehingga diperlukan upaya,. c) Desentralisasi Cultural yang menyangkut bidang kebudayaan. Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas. Dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara, sentralisasi dan desentralisasi adalah sebuah kontium. Jakarta: Penerbit Pustaka LP3ES Indonesia, 2005. Lewat desentralisasi respon terhadap kebutuhan masyarakat jauh lebih cepat. ’. The political history of decentralization in Indonesia since independence. . 26 4. Sedangkan dekonsentrasi membuat batas wilayah kerja, jabatan, atau administrasi. 56 Dari sisi pemerintahan, desentralisasi yang lebih luas ini memandang pengambilan keputusan. Namun, pengaruh politik dan ekonomi yang berbeda,Desentralisasi dan Otonomi Daerah Desentralisasi adalah penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat. hastuti@gmail. Desentralisasi dan sentralisasi tidaklah bersifat dikotomi melainkan kontinum. Desentralisasi merupakan sebuah konsep yang mengisyaratkan adanya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan. Dalam menjalankan pemerintahan, Indonesia menerapkan sistem desentralisasi yang diimplementasikan dalam bentuk otonomi daerah. TEMPO. Desentralisasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu kata de yang artinya lepas dan centerum yang artinya pusat. Desentralisasi Politik, desentralisasi yang berkaitan dengan peningkatan kekuasaan kepada penduduk dan perwakilan politik mereka dalam pembuatan keputusan publik. Bab. Indonesia,. id% % Desentralisasi, baik asimetris maupun simetris, di Indonesia akan terus menjadi perhatian serius bagi studi politik dan pemerintahan. Desentralisasi merupakan bagian yang teramat penting didalam proses demokratisasi penyelenggaraan pemerintahan. Kemudian. Desentralisasi Fiskal dan Stabilitas Politik Dalam Kerangka Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia. Box 148 Cimahi 40531 Telp : (022. Desentralisasi meningkatkan efektivitas birokrasi. fungsi alokasi lebih sesuai dengan konsep desentralisasi (Chandra, 2012). Kata kunci : Politik Hukum, Otonomi daerah, Desentralisasi Asimetris PENDAHULUAN Usaha Indonesia mencari bentuk sempurna dari konstruksi pemerintahan daerah, dilakukan sejak genderang tabuh kemerdekaan dikumandangkan yaitu melalui Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 sebelum amandemen yang menjelaskan tentang pembagian daerah. Akibatnya, pemerint ah daerah kurang. Devolusi menurut Rondinelli adalah penyerahan tugas-tugas dan fungsi-fungsiNamun demikian, disebabkan arti dari konsep desentralisasi dapat dihubungkan dengan berbagai aktor dan juga mekanisme dari sebuah sistem pemerintahan, konsep desentralisasi dalam tulisan ini dapat secara umum diberi karakteristik sebagai transfer dari tugas-tugas, resources dan kekuatan politik kepada level menengah. Secara etimologi, kata desentralisasi berasal dari bahasa Inggris, yakni "centre", yang artinya pusat atau tengah. com UPN “Veteran” Jawa Timur ABSTRAK Kebijakan desentralisasi fiskal merupakan konsekuensi dari keputusan politik desentralisasi. Ditambahkan: 20 May 2023. Program yang dilaksanakan dalam politik etis adalah tiga bidang yaitu irigasi, edukasi, dan emigrasi. Sejak kebijakan desentralisasi digulirkan pada tahun 1999/2000, PolGov – melalui pendahulunya yaitu laboratorium PLOD/Ilmu Politik dan JIP/JPP – telah mengawal proses desentralisasi baik pada level pemerintah pusat maupun pada level pemerintah daerah. Semenjak tahun 1903, Pemerintah Kolonial Belanda mengeluarkan Desentralisatie wet yang menjadi dasar hukum pertama adanya kebijakan desentralisasi di Indonesia. Desentralisasi politik bertujuan untuk memberikan kepada rakyat akses terhadap pengambilan keputusan publik, sedangkan desentralisasi administratif lebih berfokus pada redistribusi kewenangan dan tanggungjawab dalam penyediaan jasa layanan umum antara jenjang pemerintahan yang berbeda. melihat desentralisasi kaitannya dengan struktur kekuasaan yang terbentuk selama ini, pasca Orde Baru. 2. Tujuan Politik desentralisasi menurut Bungaran Simanjutak dalam buku (Otonomi Daerah, Etnonasionalisme, dan Masa Depan Indonesia: 2011), bila cita-cita pembentukan dan pemberlakukan sistem pemerintahan desentralisasi berbentuk otonomi daerah untuk mempercepat kemakmuran, kedekatan rakyat kepada akses kekuasaan. Politik etis itu sendiri memiliki arti politik bebas jasa, politikbalas budi, politik kehormatan desentralisasi politik, kesejahteraan rakyat dan efisiensi. HUMANITY. kebudayaan. Sedangkan pada era berlakunya UU Nomor 32/2004 sampai dengan saat ini, desentralisasi politik dan administratif secara regulatif/empirik dicoba diseimbangkan dengan mengurangi penekanan pada desentralisasi politik. Kondisi itu sedikit banyak telah menumbuhkan optimisme rakyat yang ditunjukkan. , Faisal Basri, dan Surjadi. politik, maupun dengan pemerintah pusat dan daerah. Kebutuhan iniDesentralisasi Politik. Desentralisasi dan sentralisasi, keduanya merupakan metode pengelolaan kewenangan dalam suatu organisasi. 1 Latar Belakang Kebijakan desentralisasi tercatat mengalami sejarah panjang di Indonesia. Secarakonseptual , pengertian desentralisasi initelah banyak didefinisikan oleh para ahli dari berbagai sudut pandang, terutama perspektif politik dan administrasi publik. Kebijakan desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia Menurut beberapa literatur teori desentralisasi, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah di negara berkembang termasuk Indonesia telah menggunakan tiga tipe teori desentralisasi yaitu desentralisasi politik, desentralisasi desentralisasi dan otonomi daerah di. Dari perspektif politik, desentralisasi adalah bagian dari proses demokratisasi dimana rezim autokrasi digantikan oleh pemerintahan yang dipilih oleh rakyat berdasarkan konstitusi yang lebih demokratis (Ford, 1999: 6-8). Tujuan desentralisasi dalam perspektif desentralisasi politik Secara umum, perspektif desentralisasi politik lebih menekankan tujuan yang hendak dicapai pada aspek politis, antara lain. Liputan Kompas menyebutkan bahwa daerah-daerah pemekaran menjadi kantong-kantong kemiskinan dengan tingkat pelayanan publik yang sangat rendah16. Desentralisasi politik Desentralisasi ini melimpahkan kewenangan dari pemerintahan pusat yang meliputi hak mengatur dan mengurus kepentingan rumah tangga sendiri bagi badan-badan politik. Abstract. Desentralisasi politik, pelimpahan kepada daerah kewenangan yang lebih besar menyangkut berbagai aspek pengambilan keputusan, termasuk penetapan standar dan berbagai peraturan. Politik. Desentralisasi politik merupakan pelimpahan kekuasaan yang dijalankan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai upaya untuk meningkatkan keotonomian. Sementara dalam sistem desentralisasi, wewenang pengaturan tersebut diserahkan. Talenta Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA) Makalah ini ingin mengeksplorasi politik dinasti di tiga kabupaten/kota, yakni (1) Kota Medan (2) Kab. Menurut Smith, maka ‘devolusi kekuasaan’ adalah substansi utama desentralisasi dan tidakproposal untuk desentralisasi fiskal telah dibuat sejak awal 1970-an (Delay et. id. 3. Salah satu jenis desentralisasi dalam pemerintahan adalah desentralisasi politik. Dengan perkataan lain ,apapun yang terjadi di daerah adalah from the people, by the. Pengertian Politik Etis, Tokoh-tokoh, Hingga Dampaknya. Pengalihan. "Modelnya seperti arisan. Dinasti berkembang ketika kebijakan desentralisasi diterapkan di Indonesia pasca. al, 1995; Devas, 1997; Rohdehwold, 1995), namun elemen-elemen utamanya tidak pernah terlaksana. 2018. Baik mengenai politik pelaksanaannya, perencanaan, maupun segi pembiayaan. Desentralisasi politik, yakni pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat yang meliputi hak mengatur dan mengurus kepentingan rumah tangga sendiri bagi badan-badan politik di daerah yang dipilih oleh rakyat dalam daerah-daerah tertentu. Menurut Smith, maka ‘devolusi kekuasaan’ adalah substansi utama desentralisasi dan tidakDESENTRALISASI ASIMETRIS DI INDONESIA 1 Bayu Dardias Kurniadi2 Jurusan Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada bayudardias@ugm. Kesimpulan penelitian ini bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai desentralisasi fiskal dan otonomi daerah di Indonesia mengalami perkembangan mulai dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah hingga Undang. Manfaat Desentralisasi. Konsep desentralisasi telah diterapkan pada dinamika kelompok mulai bisnis, organisasi, ilmu politik, hukum dan administrasi publik, ekonomi, dan teknologi. sosial politik daerah-daerah tidak siap lagi hidup dalam keseragaman (uniformitas). Desentralisasi administrasi, memiliki tiga bentuk utama yaitu: dekonsentrasi, delegasi, dan devolusi. Berdasarkan perspektif administrative, desentralisasi didefinisiskan sebagai the transfer of administrative responsibility from central to local governments. Beberapa contoh desentralisasi dalam aspek kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut.